KORANMANDALA.ID – Fenomena media daring di Indonesia kian marak dalam dua dekade terakhir. Kehadirannya menjadi paradoks di tengah kebebasan pers yang diperoleh pasca-Reformasi 1998. Di satu sisi, publik menikmati akses informasi yang lebih luas.
Namun di sisi lain, muncul ribuan portal berita yang tidak mengikuti standar jurnalistik, yang kadang menyebarkan informasi menyesatkan, bahkan kerap digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan transaksional bermotif ekonomi.
Dewan Pers mencatat, dari sekitar 47 ribu media di Indonesia, hanya sekitar 2.400 yang terverifikasi sebagai media profesional. Artinya, hampir 79 persen media berpotensi masuk kategori media daring abal abal
Awal Mula dan Pionir Media Daring Indonesia
Jejak pertama media daring di Indonesia muncul pada 1990-an ketika media cetak bereksperimen dengan kanal internet. Republika meluncurkan Republika Online pada 1994 sebagai salah satu hadirnya media cetak ke ranah daring.
Kompas mulai membangun kanal online sejak pertengahan 1990-an pada Kompas Online, yang kemudian berkembang menjadi kompas.com. Tempo juga tampil lewat inisiatif digital di era yang sama, menguatkan identitas jurnalisme profesional dalam format daring Tempo.
Tonggak penting lain adalah kelahiran Detikcom pada 9 Juli 1998, yang menjadi pelopor media murni digital di Indonesia dan mengusung konsep breaking news yang menandai era baru konsumsi berita secara real-time. Sejak saat itu, konten daring tidak lagi sekadar versi salinan cetak tetapi menjadi produktor berita dengan ritme dan model bisnis sendiri.
Ledakan Media Daring
Fenomena ini bermula setelah lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menghapus kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kebijakan itu membuka ruang kebebasan yang luas, sehingga siapa pun bisa mendirikan media tanpa hambatan birokrasi.
Pada awal 2000-an, media cetak lokal dan tabloid bermunculan di berbagai daerah. Sebagian dijalankan oleh mantan wartawan, sebagian lagi oleh individu tanpa latar belakang jurnalistik.
Gelombang besar pertumbuhan portal berita daring terjadi pada awal hingga pertengahan 2010-an. Penyebab utamanya adalah kombinasi teknologi, ekonomi, dan perilaku audiens. Penetrasi smartphone dan paket data murah membuat akses internet massal; platform manajemen konten seperti WordPress memangkas hambatan teknis pembuatan situs; sementara media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) menjadi saluran distribusi yang cepat dan viral.
Dari Jurnalis ke Penulis Konten: Krisis Media 2022–2025 dan Hilangnya Fungsi Kritis Pers
Motif Ekonomi dan Politik
Motif yang mendorong pendirian banyak portal daring tanpa verifikasi ini beragam. Dugaan karena motif ekonomi, bisnis dan politik terlihat sangat dominan.
Dugaan berbagai kalangan, sebagian besar media daring abal abal (tanpa verifikasi) adalah untuk mengejar keuntungan finansial melalui iklan digital dan klikbait. Ada pula yang menawarkan advertorial dengan harga sangat murah, tanpa label “Iklan” atau “Advertorial” sebagaimana diwajibkan oleh kode etik pers. Praktik ini kerap menyasar UMKM, sekolah, hingga pejabat daerah yang ingin membangun citra positif. Fenomena menyamarkan iklan berbayar sebagai berita menjadi dianggap lumrah dengan alasan ekonomi.
Tidak jarang, media daring palsu juga diduga digunakan sebagai alat pemerasan. Pejabat atau pengusaha lokal diancam akan diberitakan negatif jika tidak memberikan sejumlah uang. Selain motif ekonomi, media online juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Menjelang pemilu, sejumlah portal digunakan untuk menyebarkan propaganda atau narasi tertentu.
Dewan Pers tengah menganalisa iklan-iklan yang dimuat di media online, karena banyak iklan advertorial yang dimuat di media online itu yang terkesan membohongi publik.
Dampak Serius bagi Demokrasi
Dampak dari fenomena ini sangat serius. Penyebaran hoaks dan disinformasi memperburuk polarisasi sosial. Kepercayaan publik terhadap media menurun karena masyarakat sulit membedakan mana media kredibel dan mana yang palsu dan abal-abal. Profesi wartawan pun ikut tercoreng akibat praktik tidak etis yang dilakukan oleh oknum yang mengaku jurnalis.
Ketua Dewan Pers almarhum Prof. Azyumardi Azra pernah menegaskan, “Media abal-abal merusak ekosistem pers karena tidak menjalankan fungsi kontrol sosial”.
Pemerintah dan lembaga terkait berupaya menertibkan fenomena ini. Dewan Pers melakukan verifikasi perusahaan pers dan sertifikasi wartawan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup situs penyebar hoaks serta menggelar program literasi digital.
Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena jumlah media online terus bertambah seiring meningkatnya pengguna internet.
Tren Terkini
Laporan Digital 2024 dari We Are Social menunjukkan bahwa Indonesia berada di antara negara dengan penetrasi digital tinggi: jumlah pengguna internet dan pengguna media sosial sangat besar, sehingga platform-platform sosial menjadi sumber utama konsumsi berita bagi jutaan orang di Tanah Air.
Angka seperti “lebih dari 213 juta pengguna internet” dan proporsi besar pengguna yang mengakses berita lewat media sosial mencerminkan kenyataan bahwa banyak orang sekarang memperoleh informasi pertama kali dari feed sosial mereka, bukan dari kunjungan langsung ke situs berita tradisional.
Kondisi ini membuka peluang besar bagi portal atau penerbit yang mengoptimalkan konten untuk viralitas dan distribusi cepat, termasuk pemain yang kurang patuh pada standar jurnalistik, karena model monetisasi berbasis trafik, algoritma platform yang mengedepankan keterlibatan, dan kebiasaan pengguna yang lebih sering mengandalkan share daripada verifikasi.
Dampak praktisnya meliputi peningkatan risiko penyebaran mis- atau disinformasi, lebih besarnya insentif ekonomi untuk judul sensasional (clickbait), dan ruang distribusi yang mudah dimanfaatkan aktor yang ingin menyebarkan narasi terkoordinasi. Untuk memitigasi risiko ini diperlukan kombinasi penegakan regulasi, upaya verifikasi dari media profesional, dan peningkatan literasi digital publik agar pembaca memeriksa sumber sebelum percaya atau menyebarkan informasi.
Tren terbaru menunjukkan sebagian media daring, terutama media daring abal abal mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memproduksi artikel secara massal dan masif hanya demi algoritma trafik tanpa verifikasi.
Fenomena Situs Berita Berisi Konten Cepat Saji: Persaingan Tulisan di Mesin Pencari
Pentingnya Menjaga Integritas Media.
Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional 2023 menegaskan pentingnya menjaga integritas media.
“Peran utama media kini makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan post truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth dan membangun optimistisme.” ujarnya.
Fenomena maraknya media daring pada akhirnya mencerminkan tantangan besar di era kebebasan informasi. Kebebasan pers yang diperoleh pasca-Reformasi adalah capaian penting, tetapi tanpa profesionalisme dan literasi digital yang kuat, kebebasan itu bisa berubah menjadi bumerang.
Masyarakat kini dituntut lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Mengecek sumber berita, membandingkan dengan media arus utama, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya menjadi langkah sederhana namun penting.
Fenomena ini mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat. Namun dengan kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat, dampak negatifnya bisa diminimalisasi. Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas informasi yang dikonsumsi warganya. ***
